KPK Puji Kode Etik Pemko Medan

barometersumut.com/Medan

Pemko Medan  mendapat penilaian cukup baik  dari Komisi Pemberantasan Korupsi  (KPK) terkait  dengan kode etik.   Dibandingkan dengan kode etik yang  dimiliki sejumlah pemerintah  provinsi maupun kota lainnya di Indonesia yang telah diterima KPK selama ini, ternyata kode etik milik Pemko Medan dinilai  cukup baik karena isinya sangat lengkap sekali.

Penilaian ini disampaikan langsung  ketua  tim dari Kedeputian  Bidang Pencegahan  KPK  Edi Suryanto  didampingi  dua anggotanya Maruli Tua Manurung dan Hendrik Suhendri  dalam pertemuan dengan Wali Kota Medan Drs H Rahudman Harahap MM,  bersama Wakil Wali Kota Drs H Dzulmi Eldin MSi  beserta jajaran Inspektorat Kota Medan  dan sejumlah pimpinan SKPD  di Balai Kota Medan.(rom)

“Tadi saya minta kode etik  yang ada di Pemko Medan. Jujur saya akui ini kode etik yang paling bagus pernah kami terima dari beberapa pemerintah di provinsi  dan kota di Indonesia, sebab sangat lengkap,” puji  Edi.

Namun  Edi berharap jangan sampai kode etik yang sudah bagus ini implikasinya kurang maksimal. Untuk itu salah satu implementasi kode etik ini, khususnya menyangkut pengendalian gratifikasi akan dibuat aturan bersama-sama. Sebab, gratifikasi secara spesifik merupakan akar dari segala tindak pidana korupsi. “Jadi kita akan sama-sama membuat aturan pengendalian gratifikasi. Jangan sampai kejadian-kejadian gratifikasi yang ada di lingkungan kerja masing-masing tidak terdeteksi  pimpinan,” jelasnya.

Kedatangan tim dari  Kedeputian Bidang Pencegahan KPK ini  terkait akan dilaksanakannya Sosisalisasi dan Pengenalan Program Pengendalian Gratifikasi  dan Koordinasi Ketahanan Pangan di Pemko Medan, Selasa (29/10).  Dijelaskan Edi, pencegahan yang dilakukan ujungnya ada tiga yakni merubah perilaku pegawai untuk menjadi  lebih baik.

Setelah perilaku berubah, lan jut Edi, maka harus diikuti dengan  system yang lebih baik. Artinya, sistem itu tidak membuka peluang penyimpangan. Untuk itu dilakukan  pengawasan secara diam-diam maupun terbuka. Sedangkan yang terakhir diharapkan tercapainya perbaikan kultur yakni organisasi dan lingkungan. “Jika ketiga ini sudah tercapai,  maka tidak perlu  lagi pengawasan. Itulah sasaran-sasaran  yang akan kami capai dari tim pencegahan ini,” ungkapnya.

Untuk itulah dalam dua dan tiga hari ke depan, Edi mengatakan akan dilakukan diskusi agar gratifikasi bisa dikendalikan , termasuk membuat turunan dari kode etik yang sudah ada. Dia berharap mudah-mudahan apa yang dilakukan ini, bisa mendatangkan manfaat untuk sekarang dan masa yang akan datang.

Sementara itu Maruli Tua Manurung menambahkan, kedatangan mereka juga terkait memantau sektor-sektor  strategis, salah satunya terkait ketahanan pangan. Untuk itu dibentuklah tim monitor ketahanan pangan untuk melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan kota.  Berhubung personel terbatas, maka diambil beberapa pemerintahan  provinsi dan kota saja, termasuk diantaranya Pemko Medan.

“Tujuan khususnya  untuk melakukan koordinasi dengan dinas-dinas yang menyangkut ketahanan pangan. Kegiatan ini terpisah dari kegiatan  yang sedang kita jalankan. Kemudian dilihat hal-hal apa saja yang bisa difokuskan, apa kendalanya dan dicarikan solusi mengatasinya,”  jelas Maruli seraya menambahkan akan segera melakukan presentasi dengan SKPD yang terkait dengan ketahanan pangan.

Sementara itu Wali Kota Medan Drs H Rahudman Harahap MM menyambut baik atas kedatangan tim dari Kedeputian Pencegahan KPK ini. Sebab, kedatangan mereka untuk melakukan sosialisasi terkait dengan  pengenalan program pengendalian gratifikasi dan koordinasi ketahanan pangan di Pemko Medan.

“Dengan sosialisasi yang dilakukan ini, maka para pejabat di lingkungan Pemko Medan  akan mengetahui terkait gratifikasi dan bagaimana pengendaliannya sehingga tidak perlu kaku dan ketakutan lagi dalam menjalankan tugasnya. Kalau itu sesuai dengan aturan, mengapa harus takut? Untuk itulah mengingat sosialisasi  ini  sangat penting, maka saya akan hadir dalam sosialisasi ini,” kata Wali Kota.

Pada kesempatan itu Wali Kota juga menyampaikan,  ketika melakukan pelantikan maka pejabat yang bersangkutan akan terlebih dahulu  membuat fakta  integritas.  Dalam fakta  integritas itu  pejabat tersebut  harus  benar-benar akan menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  Di samping itu para pejabnat harus menjelaskan apa pentingnya program yang dibuat dan berapa besar manfaatnya terhadap masyarakat.

“Kemudian saya   telah memerintahkan kepada seluruh SKPD untuk mengurangi kegiatan seremonial. Jangan hanya untuk  memperingati ulang tahun suatu kegiatan, maka anggaran yang dihabiskan cukup besar.  Tentunya anggaran itu lebih baik digunakan untuk kepentingan masyarakat,” paparnya.

Terkait dengan masalah ketahanan pangan, Wali kota menyampaikan apresiasi dan sangat mendukungnya.  Artinya, kalau kota itu semakin bagus maka tidak akan ditemukan  lagi masalah gizi buruk maupun busung lapar. Tentunya hal ini terkait dengan pelayanan yang diberikan. “Saya sudah mencanangkan di Kota Medan tidak akan adalagi gizi buruk maupun busung lapar pada tahun 2014/2015,”  ujarnya.

Perihal barometersumut
Suka Menulis

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: