Penanaman Kabel Fiber Optik Harus Ada Garansi Bank

barometersumut.com/Medan

Pemko Medan sangat mendukung pembangunan utilitas jaringan telekomunikasi di Kota Medan.  Hanya saja pembangunan yang dilakukan itu harus sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Sebelum dilakukan pembangunan (penggalian), diharuskan terlebih dahulu membuat surat pernyataan  bermaterai sebagai bentuk tanggung jawab terhadap kerusakan badan jalan dan memberikan jaminan berupa garansi bank kepada Dinas Bina Marga Kota Medan.

Demikian salah satu isi hasil rapat pembahasan permohonan rekomendasi izin penanaman kabel fiber optik PT Telkom  yang dibuka Wali Kota Medan Drs H Rahudman Harahap MM di Balai Kota Medan, Senin (8/10). “Jika ini tidak dilaksanakan, maka Pemko Medan tidak akan mengeluarkan izin penanaman kabel fiber optic,” tegas Wali kota.

Dalam rapat yang turut dihadiri Kepala Bappeda Drs Zulkarnain  MSi, Kepala Dinas Bina Marga Ir Gunawan, Kadis Pertamanan Drs Erwin Lubis,  Kadis Tata Ruang dan Tata Bangunan (TRTB) Ir Syampurno Pohan, Kabag Administrasi Pembangunan Drs Ahmad Basaruddin MSi, Manager Access Area Medan PT  Telkom Indonesia Tbk serta sejumlah camat, Wali Kota mengungkapkan kekecewaannya atas pembangunan utilitas jaringan telekomunikasi yang dilakukan selama ini.

Diungkapkan Wali Kota, 99 persen pembangunan  (penggalian) yang dilakukan untuk penanaman kabel fiber optik selama ini  meninggalkan hasil mengecewakan. Sebab, jalan yang digali ternyata tidak diperbaiki seperti sediakala. Kondisi itu menyebabkan jalan yang semula mulus menjadi tidak mulus sehingga mengganggu kenyamanan warga pengguna jalan.

Selain itu, lanjutnya, tanah bekas hasil galian jalan dibiarkan bertumpuk-tumpuk  dalam waktu cukup lama sehingga menyebabkan terjadi kemacetan. Tidak itu saja, lubang bekas galian tidak ditutup seperti sediakala sehingga menjadi lokasi genangan air ketika hujan deras turun. Kondisi ini jelas mengganggu estetika Kota Medan. “Untuk itu  pembangunan atau penggalian baru dapat dilakukan harus setelah mendapat izin  dari Wali kota,” tegasnya.

Mencegah penggalian tanpa izin dilakukan, Wali kota memerintahkan kepada seluruh camat untuk mengawasi penggalian yang ada di wilayahnya masing-masing. Jika ditemukan penggalian yang dilakukan tidak  memiliki izin, maka  camat harus menghentikannya. “Saya tidak mau penggalian dilakukan sesuka hati,” ujarnya.

Atas dasar itulah Wali Kota minta kepada Kepala Bappeda untuk memimpin rapat. Dia minta hasilnya harus ada hari itu  dan langsung disampaikan langsung kepadanya. Kemudian orang nomor satu di Pemko Medan ini minta hasil rapat agar disepakati pihak PT Telkom maupun pihak ketiga yang melakukan pembangunan atau penggalian. “Jika seluruh hasil rapat ini disepakati, baru saya mau mengeluarkan izinya,’ ungkapnya serius.

Selain garansi bank, hasil keputusan rapat yang dipimpin Kepala bappeda itu lainnya yakni agar masing-masing intnasi/operator menyampaikan program kegiatan tahunan/semester kepada pemko Medan untuk koordinasi penetapan waktu pelaksanaan pekerjaan teknis di lapangan.

Kemudian,  pekerjaan baru dapat dilaksanakan setelah mendapat rekomendfasi dan izin dari Pemko Medan. Selanjutnya, pemegang ijin harus membuat rencana kerja yang dapat diselesaikan selama satu hari untuk menghindari adanya pekerjaan yang terbengkalai , kecuali penagguhan tersebut diinstruksikan Dinas Bina Marga. Apabila pekerjaan lapangan tidak dapat diselwesaikan akibat suatu alasan teknis, maka galian harus ditutup kembali. Sedangkan galian yang tidak dapat diselesaikan dalam satu hari agar ditutup  dengan  plat baja ketebalan 20 cm.

Di samping itu, selama pelaksanaan penggalian, pemegang ijin harus memasang papan pengenmal dan rambu-rambu pengaman lalu lintas. Tanh bekas galian tidak dibenarkan bertumpuk di atas badan jalan sehingga mengganggu kelancaran arus lalu lintas. Lalu, pemegang ijin wajib mengembalikan kondisi badan jalan dengan sempurna. Sedangkan isi yang  terakhir, agar berkoordinasi dengan pemerintah setempat (kecamatan/kelurahan) untuk kelancaran pekerjaan  dan hasil pekerjaan  yang tidak berakibat negative pada polusi dan kemacetan.

Sementara itu dari Manager Acces Area Medan PT Telkom Indonesia Tbk yang menghadiri rapat, sepakat dengan apa yang disampaikan Wali Kota dan hasil keputusan rapat, khususnya dalam merealisasikan program Pemko Medan Kota Broadband dan siap melaksanakan apa-apa yang menjadi kewajiban PT Telkom dalam pelaksanaan pekerjaan penggalian tersebut. Serta minta kepada Pemko Medan untuk melaporkan kepada PT Telkom apabila ditemukan hal-hal yang dapat mengganggu kepentingabn pelayanan terhadap masyarakat.(rom)

Perihal barometersumut
Suka Menulis

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: