Tingkatkan PAD, TTPPD Diminta Bekerja Maksimal

barometersumut.com/Medan

Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Wali  Kota Medan Drs H Rahudman Harahap MM telah membentuk Tim Terpadu Penegakan Peraturan Daerah (TTPPD). Tim  ini  bertugas untuk meneliti  dan memeriksa prosedur pemberian izin apakah telah sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) yang telah diberikan kepada usaha perseorang maupun badan usaha.

“Pembentukan tim ini dilakukan karena selama ini banyak PAD yang belum tergali secara maksimal dari berbagai sektor. Selain  itu masih banyak usaha perseorangan maupun badan usaha yang belum sadar untuk membayar  retribusi maupun pajak. Padahal itu  merupakan kewajibannya,” kata Wali Kota ketika memberikan arahan  terkait pembentukan TTPPD di pendopo  rumah dinas Jalan Sudirman Medan.

Untuk itu Wali Kota berharap agar tim yang  melibatkan pegawai sejumlah instnasi terkait seperti Inspektorat klota Medan, Kesbangpol dan Linmas, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu, Dinas Pertamanan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas pendapatan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Sosial dan tenaga Kerja, Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunzan, Dinas Perhubungan, Dinas Bina Mrga, satpol PP, Bagian Hukum, Bagian Administrasi Umum, Bagian Humas, camat, lurah serta dibantu petugas dari Denpom 1/5 Medan, Kondim 0201/BS Polresta Medan , kejari Medan dan Kejari  Belawan untuk bekerja maksimal.

“Saya tidak tidak mau tim yang dibentuk ini mandul, mereka harus bekerja maksimal. Untuk itu seluruh anggota tim harus saling bersinergi dan bekerjsama sehingga  hasilnya mampu meningkatkan PAD Kota Medan!” tegasnya.

Dijelaskan Wali Kota, TTPPD yang dibentuk berdasarkan Surat  Keputusan Wali Kota No.556/1903.K/2012 tanggal 20 September 2012 bertujuan  untuk meneliti izin usaha yang dimiliki oleh usaha perseorangan dan badan usaha. Selain itu meneliti dan memeriksa surat/kwitansi pembayaran pajak maupun retribusi kepada pemilik usaha  apakah telah membayar atau terdapat tunggakan-tunggakan maupun penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan usaha perseorangan maupun badan usaha.

Kemudian, lanjutnya, TTPPD juga bertugas untuk meneliti Izin Mendirikan Bangunan serta peruntukannya. Lalu, meneliti prosedur pemberian izin sesuai dengan Perda yang diberikan kepada usaha perseorangan dan badan usaha. “ TTPAD  akan memberikan sanksi yang tegas kepada pemilik usaha yang tidak melunasi  maupun tunggakan-tunggakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” jelasnya.

Selain TTPPD, Wali Kota juga  akan membetuk tim maving PBB yang bertugas untuk melakukan pendataan ulang terhadap potensi PBB di seluruh wilayah Kota Medan. Selain itu juga membentuk tim wajib retribusi sampah. Selain melibatkan intansi terkait, kedua tim dalam menjalankan tugasnya akan dibantu  konsultan pajak dan tim apresial sehingga penetapan pajak yang dilakukan benar-bvenar objektif dan memihak kepada masyarakat.

“Untuk memudah tim TTPPD dan tim maping PBB dalam menjalankan tugasnya, saya perintahkan kepada sleuruh camat untuk segera  mendata seluruh perusahaan, rumah makan, tempat-tempat hiburan serta objek–objek pajak yang berada di wilayahnya masing-masing. Pendataan ini harus dilakukanm secepatnya. Hasil pendataan yang dilakukan langsung diserahkan kepada saya dan tim!” tegasnya.(rom)

Perihal barometersumut
Suka Menulis

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: