Walikota Perintahkan Penertiban Restoran, Tempat Hiburan da Spa tak Bayar Pajak

barometersumut.com/Medan

Wali Kota Medan Drs H Rahudman Harahap MM akan menurunkan tim untuk menertibkan restoran , tempat hiburan dan spa yang penghasilannya ratusan juta rupiah perhari  namun tidak membayar pajak. Penertiban ini dilakukan untuk menyadarkan pemiliknya  untuk membayar pajak, sebab pajak daerah digunakan  untuk  membiayai pembangunan kota.

“Insya Allah  tim  ini akan kita turunkan  besok (hari ini). Mereka akan menertibkan restoran, tempat hiburan dan spa yang  tidak membayar pajak,”  kata Wali kota  ketika menghadiri sekaligus membuka acara Publikasi dan Sosialisasi  Perda No.6 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Perda No.3 tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Hotel Gatruda Plaza Medan, Rabu (19/9/2012).

Menurut Wali Kota, kewajiban bagi pengusaha untuk membayar pajak  mulai dari bangunan usaha miliknya, izin bangunan, peruntukan bangunan maupun izin usahanya. Untuk itu tim akan menertibkan restoran, tempat hiburan dan spa  yang tidak membayar pajak. “Sangat tidak logis jika ada pengusaha yang tidak bayar pajak. Padahal omsetnya mencapai  ratusan juta rupiah perhari seperti salah satu restoran,” ungkapnya tanpa menyebutkan nama restoran yang dimaksud.

Untuk melakukan penertiban, jelas Wali Kota, tim  yang akan diturunkan  nanti akan membawa wartawan sehingga penertiban yang akan dilakukan benar-benar transparan. “Kita akan turun bersama-sama untuk melakukan pengecekan langsung,” ujarnya.

Selanjutnya, Wali Kota memaparkan perubahan atas Perda PBB Kota Medan No.3 tahun 2011 ini dinilainya agak khusus dan penting guna menjawab kegelisahan masyarakat Kota Medan sebelumnya, terkait dengan pembayaran pajak daerah yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Karenanya, sosialisasi ini dipandang cukup penting sebab merupakan penjelasan yang komprehensif menyangkut tata cara pembayaran PBB tahun 2012. Di samping itu Perda ini menjadi landasan hukum dalam pengenaan pjak daerah, sehubungan dengan hak atas bumi sdan atau perolehan manfaat atas bumi.  

Dijelaskan Wali Kota, ada beberapa hal yang cukup penting dari terbitnya perda No.6 tahun 2012. Di antaranya, pembayaran PBB bagi wajib pajak  tertanggung untuk tahun anggaran 2012 tetap dibayarkan sesuai dengan besaran jumlah PBB  yang terdapat pada Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT).

“Mengenai kemungkinan kelebihan pembayaran PBB yang telah dibayar wajib pajak  dikompensasikan kepada pembayaran PBB untuk tahun berikutnya. Ketentuan mengenai tata cara kompensasi telah diatur dalam Perwal No.32  tahun 2012, tentang cara kompensasi pembayaran PBB Perdesaan dan Perkotaan,” terangnya.

Ditambahkannya lagi, peranan pajak begitu penting bagi pembangunan wajah kota. Untuk itu Wali kota berharap sosialisasi inui dapat memberikan tambahan kesadaran untuk membayar pahjak bagi seluruh wajib pajak. Dikemukannya, total target penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan tahun 2012  berjumlah Rp.1,5 triliun.

Wali kota menyadari target itu tidak dapat terealisasi dengan baik apabila tidak didukung oleh berbagai pihak, baik pemerintah kopta, dunia usaha maupun seluruh lapisan masyarakat. Karenanya, dia berharap sosialisasi ini dapat menjadi landasan hukum dalam pengenaan pajak daerah sehubungan atas bumi atau perolehan manfaat atas bumi.

“ Dengan berlakunya Perda No.6 tahun 2012, diharapkan dapat memberikan kesadaran, kepastian hukum dab keadilan bagi masyarakat untuk dapat berpartisipasi seluas-luasnya dalm pembiayaan pembangunan sesuai dengan kemampuan dan kesanggupannya,”  harapnya.

Setelah masyarakat  membayar pajak, Wali kota mengingatkan seluruh apraturnya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.  Selain itu orang nomor satu di Pemko Medan ini tidak mau mendengar lagi ada pejabat yang sulit ditemui masyarakat. “Tinggalkan cara-cara lama itu!” tegasnya.

Untuk 2013, Wali Kota  minta kepada seluruh dinas untuk mengurangi kegiatan-kegiatan yang sifatnya seremonial. Jika ada kegiatan seremonial, pelaksanaannya diserahkan kepada kesekretariatan.  Wali Kota ingin SKPD lebih terfokus melaksanakan kegiatan menghasilkan out put yang manfaatnya dapat dirasakan  langsung masyarakat.

Sebelum mengjkhiri  arahannya, Wali Kota menyampaikan  3 pesan. Pertama, seluruh apraturnya harus bekerja dengan dediaksi dan loyalitas yang total. Kedua, meminta camat untuk membangun harmonisasi dan kordinasi dengan unsure pimpinan forum kecamatan, sedangklan lurah harus menjalin sinergi dengan seluruh kepala lingkungan. Yang ketiga, baik camat dan lurah untuk segera melakukan pendataan  restoran, tempat hiburan dan spa yang berada di wilayah tugasnya masing-masing.

Sekda Ir Syaiful Bahri selaku Plt Kadispenda Kota Medan dalam laporannya menjelaskan, tujuan sosialisasi ini dilaksanakan  untuk mempublikasikan tentang perubahan Perda No.3 Tahun 2011 tentang PBB Perdesaan dan perkotaan. Dengan sosialisasi ini diharapkan dapat memberikan kesadaran, kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat untuk membayar pajak sesuai dengan kemampuannya masing-masing.

“Sosialisasi inhi diikuti 400 peserta yang berasal dari  camat, lurah, perwakilan kepala lingkungan, unsur  Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), tokoh masyarakat serta wajib pajak,” jelas Sekda.(rom)

Perihal barometersumut
Suka Menulis

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: