Kepala SKPD Harus Miliki Integritas dan Dedikasi yang Baik

barometersumut.com/Medan

Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) harus memiliki komitmen yang kuat untuk menyelenggarakan tupoksi yang diemban. Komitmen ini hanya bisa diimplementasikan apabila para kepala SKPD dan seluruh jajarannya memiliki integritas dan dedikasi yang baik.

                
Demikian disampaikan Wali Kota Medan Drs H Rahudman Harahap MM dalam acara Penandatanganan Kesepakatan Penetapan Kinerja Tahun Anggaran 2012 antara Kepala SKPD dengan Wali Kota Medan di Balai Kota Medan, Selasa (14/8/2012).
                
Selain itu, lanjutnya, setiap SKPD harus mampu menetapkan sasaran strategis yang ingin dicapai secara priodik sebagai bagian tupoksi yang dijalankan. Kemudian, SKPD juga harus bisa menetapkan indicator kinerja utama sebagai instrument untuk menilai keberhasilan dan kekurangan yang terjadi.
                
“Tidak itu saja, SKPD harus punya target kinerja, termasuk targhet anggaran secara priodik berdasarkan sumber daya yang dikelola,” kata Wali Kota dalam acara yang dihadiri seluruh kepala SKPD dan camat se-Kota Medan.
                
Untuk mewujudkan itulah dipandang perlu dilakukannya penandatangan Kesepakatan Penetapan Kinerja Tahunn Anggaran 2012 antara Kepala SKPD dengan Wali Kota. Dokumen penetapan kinerja ini, jelas Wali Kota, merupakan salah satu instrument pokok dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.
                
Atas dasar itulah, Wali Kota menginstruksikan  secara khusus kepada Inspektur dan Tim Anggaran Pemko Medan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja SKPD yang telah ditandatangani bersama. Sedangkan kepada seluruh SKPD, diminta untuk melaporkan ca;paian realisasi kinerja SKPD nya sesuai dengan dokumen-dokumen monitoring evaluasi dan pelaporan yang ditetapkan.
                
Wali Kota didampingi Wakil Wali Kota Drs H Dzulmi Eldin MSi dan Kepala Inspektorat Drs Farid Wajedi MSi selanjutnya mengingatkan, pencapaian kinerja organisasi merupakan komponen utama penilaian keberhasilan SDKPD dalam melaksanakan tupoksinya. Untuk itu dia berharap instrument ini mampu menjadikan penyelenggaran pemerintah daerah, khususnya di tingkat SKPD semakin berdaya guna dan berhasil guna sekaligus akuntabel.
                
Dijelaskan Wali Kota, sejak diterbitkannya UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, secara  politis penyelenggaraan pemerintahan daerah selalu dihadapkan pada 3 isi pokok yakni keterbukaan, partisipasi dan akuntabilitas. Sebagai konsekuennya, manajemen pemerintah  daerah selalu dituntut untuk bisa efektif dan efisien. Karenanya, dibutuhkan system perencanaan dan penganggaran serta pengendalian keuangan daerah yang semakin terukur.
               

 Untuk membantu pemerintah daerah mengembangkan manajemen pemerintahan yang semakin melayani, pemerintah melalui Menteri Pendayagunaan Apratur Negara dan Reformasi Birokrasi Rwepublik Indonesia, lanjutnya, telah mengeluarkan Permenpan No.29 Tahun 2010 tentang pedoman penyusunman penetaopan kinerja  dan pelaporan akuntabiliotas kinerja instansi pemerintah. Melalui ketentuan itu pemerintah memfasilitasi pedoman pengukuran  kinerja yang semakin objektif dan menyeluruh sehingga dapat diterapkan secara efektif.(rom)

Perihal barometersumut
Suka Menulis

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: