Terkait e-KTP, Walikota Terima Penghargaan dari Mendagri

barometersumut.com/Medan

Walikota Medan Drs H Rahudman Harahap MM menerima piagam penghargaan dari Menteri Dalam Negeri  (Mendagri) Republik Indonesia Gamawan Fauzi  SH MM atas keberhasilan melaksanakan program elektronik Kartu Tanpa Penduduk (e-KTP) di Grand  Aston Hotel Medan, Senin (9/7/2012). Selain itu Pemko Medan melalui  Dinas Kependudukan dan  Catatan Sipil (Disduk Capil)  juga berhasil  menyelesaikan perekaman e-KTP sebelum jadwal yang telah ditetapkan. Ditambah lagi  hasil perekaman e-KTP yang dilakukan jauh melebihi target perekaman.

Ketika menerima piagam penghargaan dari Mendagri itu, Walikota didampingi Ketua DPRD Medan Drs  Amiruddin dan Kadis Disduk Capil  Muslim. Selain Walikota, piagam penghargaan serupa juga diberikan Mendagri kepada Plt Gubsu H Gatot Pujonugroho ST dan Ketua DPRD Sumut Saleh Bangun beserta 13 kabupaten/kota di Sumatera Utara lainnya.

Adapun 13 kabupaten/kota yang menerima penghargaan itu masing-masing Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Langkat, Kabupaten Deliserdang, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Asahan, Kabupaten Labuhan Batu,  Kota pematang Siantar, Kota Tanjung Balai, Kota Binjai, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten  Batubara serta Kabupaten Labuhan Batu Selatan.  Sama seperti Kota Medan, penyerahan piagam penghargaan itu diberikan Mendagri kepada kepala daerah didampingi ketua DPRD dan Kadis Disduk dan Capil masing-masing kabupaten/kota.

Mendagri dalam arahannya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada  14 kabupaten/kota di Sumut yang telah  berhasil melaksanakan program e-KTP. Apalagi ke-14 kabupaten/kota itu berhasil menyelesaikan perekaman e-KTP  sebelum target yang telah ditetapkan, serta hasil perekamannya melebih dari target perekaman. Sebagai contoh Kota Medan, target perekaman e-KTP 1.239.151. Ternyata setelah dilakukan perekaman ternyata hasilnya melebihi target yakni 1.269.623.

Secara keseluruhan, lanjut Mendagri, target perekaman e-KTP di 14 kabupaten/kota  Sumut adalah 5.116.599, sedangkan hasil perekaman e-KTP  yang telah  dilakukan mencapai 5.258.160. Dari 5.258.160 perekaman yang telah dilakukan, jumlah e-KTP telah selesai dan siap untuk dibagikan kepada warga yakni 4.370.635.

Sedangkan untuk 19 kabupaten/kota di Sumut lainnya yang  baru memulai perekaman e-KTP mulai 1 Mei 2012, target yang ditetapkan 2.720.082.  Berdasarkan hasil pantauan yang dilakukan, pelaksanaan perekaman e-KTP  203.233. Artinya, presentase yang baru dicapai hanya 7,47 persen dari jumlah target.  

Untuk target nasional, Mendagri juga mengakui perekaman e-KTP yang telah dilakukan berhasil melewati target.  Dari 197 kabupaten/kota di seluruh Indonesia, target  67 juta  perekaman e-KTP sampai April 2012 berhasil dilewati. “Dari 197 kabupaten kota, hanya 10 yang tidak memenuhi target. Sampai  pengecekan yang dilakukan kemarin, 10 kabupaten/kota itu masih belum  berhasil memenuhi target,” ungkap Mendagri.

Di hadapan Plt Gubsu H Gatot Pujonugroho, Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Walikota Medan Drs H Rahudman Harahap, Bupati/Wali Kota se-Sumatera Utara, Ketua DPRD Kabupaten/Kota se-Sumut, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Sumut, Kadis Disduk Capil  se-Sumut, Mendagri mengaku sempat khawatir target perekaman e-KTP sampai April 2012 tidak terpenuhi. Sebab, tender pelaksanaan e-KTP memakan waktu 4,5 bulan. Di samping itu masih ada gugagatan-gugatan yang harus diselesaikan sehingga praktis pelaksanaan e-KTP baru bisa dimulai Oktober 2011. “Alhamdulillahm, berkat kerja keras semua, kita berhasil melebihi target,” ungkapnya.

Dalam proses perekaman e-KTP, Mendagri mengungkapkan telah ditemukan 93.000 warga yang melakukan perekaman lebih dari satu kali. Berkat sistem peralatan yang diterapkan dalam proses e-KTP, upaya itu tidak berhasil dilakukan. Sebab, salah satutujuan diterapkannya e-KTP ini untuk mencegah terjadinya KTP ganda.

Kemudian, Mendagri memaparkan ada 4 manfaat dari e-KTP yakni untuk Pemilui 2014 dan Pemilukada melalui peningkatan akurasi data sebagai bahan untuk penyusunan daftar pemilik (DAK2 dan DP4). Kemudian, peningkatan efektifitas administrasi pemerintahan dan pelayanan public bagi penduduk dalam skala nasional. Lalu, peningkatan keamanan negara antara lain melalui pencegahan terorisme, TKI illegal, trafficking maupun lainnya. SDerta, e-KTP berlaku secara nasional sebagaimana diatur dalam Perpres No.67 Tahun 2011.

Sebelumnya, Plt Gubsu H Gatot Pujonugroho  ST  mengungkapkan adapun optimalisasi perpanjangan waktu perekaman e-KTP secara missal tersebut, maka kepada Bupati/Walikota diminta perhatiannya untuk menghitung kembali jumlah penduduk wajib KTP yang belum selsesai direkam. Kemudian,  melakukan penjadwalan ulang dan tetap berpedoman dengan pearturan yang ada.(rom)

Perihal barometersumut
Suka Menulis

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: